Menu ✖

Mode Gelap

Apindo Batam: Perketat Pengawasan Jalur Ilegal, Tegaskan Penyerapan Tenaga Kerja Batam Terus Berjalan

15 Nov 2026 · 16:57 WIB ·


					Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid. (Foto: Daeng / Cakrawala Ekonomi) Perbesar

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid. (Foto: Daeng / Cakrawala Ekonomi)

Di Tengah Fenomena Deportasi Ribuan PMI,
Pemulangan 5.602 warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia sepanjang Januari hingga November 2026 menjadi perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan dan pengawasan pekerja migran di wilayah perbatasan.

Di tengah fenomena tersebut, Batam dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yakni menjaga agar wilayahnya tidak menjadi jalur transit pengiriman pekerja migran ilegal serta memastikan pertumbuhan investasi benar-benar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai fenomena deportasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan lemahnya penyerapan tenaga kerja di Batam. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap jalur keberangkatan ilegal, peningkatan keterampilan pencari kerja, dan penguatan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.

Menurutnya, sebagian besar WNI yang bekerja di Malaysia berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Batam lebih banyak menjadi wilayah transit bagi warga yang hendak menyeberang ke Malaysia, bukan daerah asal seluruh pekerja yang kemudian dideportasi tersebut.

“Fenomena WNI bekerja informal di Malaysia itu tidak ada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja di Batam. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa dan Sumatera. Kita tidak mempersoalkan warga Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri, sepanjang dilakukan melalui jalur formal dan legal,” kata Rafki, saat di konfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

Ia bahkan menilai kesempatan bekerja di luar negeri merupakan peluang yang patut didorong apabila tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan.

Terlebih, tingkat upah di Malaysia dan Singapura dinilai lebih kompetitif dibandingkan sejumlah pekerjaan di Batam. Namun, persoalan muncul ketika keberangkatan dilakukan secara ilegal atau unprosedural sehingga pekerja tidak memiliki perlindungan hukum dan berisiko menghadapi deportasi.

“Kalau tenaga kerja kita bisa bersaing di luar negeri, kenapa tidak? Upah di sana juga lebih baik. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka bekerja secara ilegal atau tidak melalui prosedur resmi,” ujarnya.

Rafki menduga sebagian pekerja yang memilih jalur ilegal memiliki keterbatasan pendidikan formal, tidak mempunyai keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, atau telah melewati batas usia yang lazim diterapkan perusahaan dalam proses perekrutan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki bekal yang cukup ketika memasuki pasar kerja.

Dunia Usaha Jadi Motor Penyerapan Tenaga Kerja

Rafki juga menegaskan bahwa dunia usaha selama ini memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan. Bahkan, sektor swasta menjadi salah satu motor utama penyerapan tenaga kerja karena perusahaan terus membutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan produksi dan ekspansi usaha.

Ia menilai, pemerintah perlu mengambil peran lebih kuat dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi tetap harus mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan.

Menurutnya, keterbatasan ijazah tidak semestinya menjadi satu-satunya penghalang seseorang untuk memperoleh pekerjaan, selama yang bersangkutan memiliki keterampilan yang dapat dibuktikan dan dibutuhkan perusahaan.

“Kalau masyarakat tidak memiliki ijazah formal yang cukup, kemampuan mereka bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikat keterampilan. Itu menjadi tugas pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.

Terkait pertumbuhan investasi di Batam, Rafki menyebut ekspansi industri selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia menyebut berdasarkan data yang dimiliki Apindo, rata-rata tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Batam berada pada kisaran 30 hingga 40 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi turut memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk masuk ke sektor industri.

“Pertumbuhan investasi dan ekspansi industri selama ini sangat membantu penyerapan tenaga kerja lokal di Batam. Data yang kami miliki menunjukkan rata-rata sekitar 30 sampai 40 persen pekerja di perusahaan-perusahaan Batam merupakan tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia menilai, keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut telah melampaui ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah mengenai ketenagakerjaan lokal di Batam.

Rafki juga membantah anggapan bahwa perusahaan di Batam menghadapi kendala mendasar dalam merekrut pekerja lokal. Menurutnya, perusahaan pada prinsipnya terbuka terhadap tenaga kerja setempat.

“Persoalan yang masih perlu dibenahi justru terletak pada kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.

Kesenjangan Kompetensi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Rafki mengakui kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri atau mismatch tenaga kerja masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama.

Perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang bergerak cepat membuat kualifikasi pekerjaan terus berubah. Sementara itu, kurikulum pendidikan dan pelatihan terkadang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Akibatnya, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi tidak selalu memiliki keterampilan yang langsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan ketika memasuki pasar kerja.

“Mismatch antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri akan terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan industri berubah sangat cepat. Sementara kurikulum pendidikan terkadang tertinggal dibandingkan kebutuhan perusahaan,” sebutnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, balai latihan kerja, dan dunia usaha memperkuat koordinasi dalam menyusun program pendidikan serta pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan kerja tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi harus mampu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, produktif, dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi.

Apindo, lanjut Rafki, juga terus mendorong perusahaan memperluas program pelatihan, pemagangan, serta perekrutan tenaga kerja lokal.

Bahkan, Apindo Batam telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Batam untuk mendorong prioritas tenaga kerja lokal dalam perekrutan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam.

“Pelatihan, pemagangan, dan perekrutan tenaga kerja lokal merupakan suatu keharusan. Kami di Apindo juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Batam untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Ini akan terus kami dorong agar tingkat pengangguran dapat ditekan,” tegasnya.

Batam Jangan Menjadi Transit Pekerja Ilegal

Mengenai kemungkinan penyerapan PMI yang kembali ke Tanah Air akibat deportasi, Rafki menilai persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha di Batam.

Menurutnya, mayoritas pekerja yang dipulangkan bukan berasal dari Batam. Mereka umumnya hanya menjadikan Batam sebagai tempat transit sebelum kembali ke daerah asal masing-masing.

Selain itu, sebagian besar pekerja yang bekerja secara informal di Malaysia disebut bergerak di sektor perkebunan, sehingga belum tentu memiliki kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri manufaktur di Batam.

“PMI yang dipulangkan itu bukan beban Batam. Mereka menjadikan Batam sebagai tempat transit karena lokasinya berdekatan dengan Malaysia. Setelah itu, mereka kembali ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan jalur laut tidak resmi, termasuk kapal-kapal kecil atau pompong, untuk menyeberang menuju Malaysia secara sembunyi-sembunyi.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pengawasan di jalur-jalur keberangkatan tidak resmi perlu diperketat untuk mencegah Batam dimanfaatkan sebagai pintu transit pengiriman pekerja migran ilegal.

Rafki mengingatkan, praktik keberangkatan secara ilegal bukan hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa pekerja. Terlebih, risiko kecelakaan di laut dapat berujung pada hilangnya nyawa manusia.

“Pengawasan, razia, dan penindakan harus diperketat agar Batam tidak menjadi pintu gerbang pengiriman tenaga kerja ilegal. Kita tentu tidak ingin terjadi lagi kecelakaan di laut yang sampai menghilangkan nyawa,” tegasnya.

Pengangguran Batam dan Arus Pencari Kerja

Lebih jauh, Rafki meminta persoalan pengangguran di Batam dilihat secara proporsional dengan memperhatikan arus masuk pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam selama ini telah membantu menjaga terbukanya kesempatan kerja. Ia menyebut angka pengangguran terbuka di Batam secara tren atau time series relatif mengalami penurunan.

Namun, posisi Batam dalam peringkat pengangguran dibandingkan daerah lain masih dipengaruhi tingginya mobilitas pencari kerja dari luar daerah.

Setiap tahun, Batam menjadi salah satu tujuan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang datang untuk mencari pekerjaan. Mereka yang baru tiba dan belum langsung mendapatkan pekerjaan akan tercatat sebagai penganggur dalam periode pendataan.

Kondisi tersebut, menurut Rafki, ikut memengaruhi gambaran tingkat pengangguran di Batam, meskipun sebagian pencari kerja kemudian berhasil memperoleh pekerjaan setelah beberapa waktu.

“Kalau dilihat dari data waktu ke waktu, tingkat pengangguran terbuka di Batam relatif menurun. Namun, banyak pencari kerja dari luar daerah yang datang ke Batam. Ketika mereka baru tiba dan belum langsung bekerja, tentu akan tercatat sebagai penganggur,” jelasnya.

Ia menegaskan, pertumbuhan investasi tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas lapangan kerja. Karena itu, keberlanjutan investasi harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Batam mampu mengambil bagian lebih besar dalam perkembangan industri.

Fenomena 5.602 WNI yang dipulangkan dari Malaysia pun semestinya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas akses pekerjaan yang layak.

Bekerja ke luar negeri bukanlah persoalan selama ditempuh melalui jalur resmi dan mendapatkan perlindungan. “Ketika keberangkatan dilakukan secara ilegal, pekerja justru dihadapkan pada risiko eksploitasi, persoalan hukum, deportasi, hingga ancaman keselamatan jiwa,” tutup Rafki Rasyid.

 

Editor: Daeng

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke Facebook Bagikan ke Line Salin tautan artikel
Baca Lainnya

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

15 November 2026 - 20:24 WIB

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

15 November 2026 - 20:01 WIB

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

15 November 2026 - 19:45 WIB

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

Pertamina Perluas Promosi Pertamax Turbo Lewat Ajang Balap di Padang

15 November 2026 - 19:07 WIB

Pertamina Perluas Promosi Pertamax Turbo Lewat Ajang Balap di Padang

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

14 November 2026 - 12:41 WIB

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

Polda Kepri dan PGN Perkuat Pengamanan Infrastruktur Gas, Jaga Keberlanjutan Industri dan Iklim Investasi

14 November 2026 - 10:56 WIB

Polda Kepri dan PGN Perkuat Pengamanan Infrastruktur Gas, Jaga Keberlanjutan Industri dan Iklim Investasi
Trending di Lowongan Kerja

Tinggalkan Komentar