Industri pupuk nasional menghadapi tekanan akibat belum meratanya distribusi pasokan gas bumi yang menjadi bahan baku utama produksi.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi hingga Rp4,5 triliun dan mengancam daya saing industri pupuk di tengah kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional.
Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto, mengatakan ketersediaan gas bumi masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku industri pupuk.
Meski kapasitas pasokan gas secara nasional dinilai relatif mencukupi, distribusinya belum merata sehingga sejumlah perusahaan belum memperoleh pasokan sesuai alokasi pemerintah.
“Di industri pupuk, persoalan tersebut sudah terjadi pada sejumlah perusahaan. Sebagai contoh, beberapa pabrik pupuk di Aceh belum sepenuhnya mendapatkan pasokan gas sesuai kebutuhan,” ujar Nugroho dalam diskusi bersama Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, ketidaksesuaian pasokan gas dengan kebutuhan produksi dapat mengganggu efisiensi operasional pabrik.
Sebab, fasilitas produksi amonia yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku dirancang beroperasi dengan batas minimum pasokan tertentu.
Ketika pasokan berada di bawah kebutuhan tersebut, konsumsi energi berpotensi meningkat dan efisiensi produksi menurun. Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga dapat menekan daya saing produk pupuk nasional.
Nugroho mengungkapkan, kenaikan harga gas bumi memiliki dampak signifikan terhadap struktur biaya industri pupuk.
Berdasarkan studi APPI, setiap kenaikan harga gas sebesar US$1 per MMBTU berpotensi menambah biaya produksi hampir Rp4,5 triliun.
“Berdasarkan studi kami, kenaikan harga gas sebesar US$1 per MMBTU berdampak pada tambahan biaya produksi hampir Rp4,5 triliun,” katanya.
Dalam rantai produksi pupuk, gas bumi merupakan bahan baku utama untuk menghasilkan amonia yang selanjutnya diolah menjadi pupuk nitrogen, termasuk urea.
Karena itu, kepastian pasokan dan harga gas menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlangsungan produksi pupuk nasional.
Persoalan tersebut juga berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian. Apabila biaya produksi meningkat dan berimbas pada harga pupuk, petani bisa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian.
“Oleh karena itu, kenaikan harga pupuk berpotensi membuat petani kesulitan membeli. Memang ada skema subsidi, tetapi produsen pupuk setiap tahun masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah terkait subsidi tersebut,” ungkap Nugroho.
Ia menilai keberlanjutan industri pupuk harus ditopang keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen.
Di satu sisi, petani membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau dan ketersediaan terjamin. Di sisi lain, produsen memerlukan kepastian pasokan bahan baku dengan harga kompetitif agar operasional pabrik tetap efisien.
Untuk itu, APPI mendorong pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku industri pupuk melalui skema harga yang kompetitif dan berkelanjutan.
Salah satu instrumen yang dinilai dapat mendukung keberlangsungan industri tersebut adalah kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga gas melalui skema HGBT ditetapkan sebesar US$6,5 per MMBTU untuk penggunaan sebagai bahan baku. Sementara untuk penggunaan sebagai bahan bakar ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU.
Harga tersebut relatif lebih rendah dibandingkan gas pipa non-HGBT di Jawa Barat yang tercatat sebesar US$9,60 per MMBTU. Adapun harga LNG hasil regasifikasi untuk kebutuhan industri mencapai US$13 per MMBTU.
Perbedaan harga tersebut menunjukkan pentingnya kepastian kebijakan pasokan gas bagi industri pupuk.
Tanpa dukungan bahan baku yang kompetitif dan distribusi yang merata, tekanan biaya produksi berpotensi semakin besar dan dapat memengaruhi kemampuan industri dalam menopang kebutuhan pupuk nasional.
Sumber: Bisnis.com










