Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah segera merancang dan mengeksekusi insentif yang secara khusus menyasar masyarakat kelas menengah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengerek kembali daya beli masyarakat yang terus tertekan.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, melemahnya daya beli berjalan beriringan dengan menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah turun drastis dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
“Penurunan kelas menengah itu menjadi satu faktor bahwa insentif juga mesti ditargetkan juga untuk kelas menengah. Ini yang mungkin menjadi hal yang penting,” ujar Shinta usai acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan keberlanjutan sejumlah insentif pada tahun depan. Di antaranya pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, serta insentif di sektor transportasi dan perumahan.
Namun, menurut Shinta, persoalan insentif tidak berhenti pada banyaknya program yang disiapkan pemerintah. Hal yang tak kalah penting adalah memastikan masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses serta memanfaatkan insentif tersebut dengan mudah.
Ia menilai sejumlah fasilitas yang telah diberikan pemerintah masih terbentur persoalan administratif. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada fasilitas dunia usaha seperti tax holiday dan tax allowance.
“Pemerintah mungkin sudah juga memberikan banyak sekali inisiatif untuk melakukan insentif, tapi apakah itu benar-benar terefleksi gitu, bisa diutilisasi di lapangan,” katanya.
Selain menyoroti insentif untuk kelas menengah, Apindo juga meminta pemerintah memperlancar pemenuhan hak-hak dunia usaha. Salah satunya terkait pencairan restitusi atau kelebihan pembayaran pajak.
Shinta menilai kelancaran restitusi sangat penting bagi arus kas perusahaan. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikannya secara langsung kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurutnya, Apindo memahami proses audit yang harus dilakukan otoritas pajak. Namun, proses tersebut diharapkan tidak membuat pencairan hak pengusaha tertunda terlalu lama.
“Jadi kadang-kadang itu insentif bukan hanya dari segi tax incentive yang baru, tapi juga yang existing sudah menjadi haknya pun harus bisa diberikan. Itu yang akan membantu,” ujar Shinta.
Sumber: Bisnis.com











