Menu ✖

Mode Gelap

Kelas Menengah Anjlok 10,6 Juta, Pemerintah Diminta Turun Tangan

8 Okt 2026 · 21:00 WIB ·


					Kelas Menengah Anjlok 10,6 Juta, Pemerintah Diminta Turun Tangan Perbesar

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah segera merancang dan mengeksekusi insentif yang secara khusus menyasar masyarakat kelas menengah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengerek kembali daya beli masyarakat yang terus tertekan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, melemahnya daya beli berjalan beriringan dengan menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah turun drastis dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.

“Penurunan kelas menengah itu menjadi satu faktor bahwa insentif juga mesti ditargetkan juga untuk kelas menengah. Ini yang mungkin menjadi hal yang penting,” ujar Shinta usai acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan keberlanjutan sejumlah insentif pada tahun depan. Di antaranya pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, serta insentif di sektor transportasi dan perumahan.

Namun, menurut Shinta, persoalan insentif tidak berhenti pada banyaknya program yang disiapkan pemerintah. Hal yang tak kalah penting adalah memastikan masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses serta memanfaatkan insentif tersebut dengan mudah.

Ia menilai sejumlah fasilitas yang telah diberikan pemerintah masih terbentur persoalan administratif. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada fasilitas dunia usaha seperti tax holiday dan tax allowance.

“Pemerintah mungkin sudah juga memberikan banyak sekali inisiatif untuk melakukan insentif, tapi apakah itu benar-benar terefleksi gitu, bisa diutilisasi di lapangan,” katanya.

Selain menyoroti insentif untuk kelas menengah, Apindo juga meminta pemerintah memperlancar pemenuhan hak-hak dunia usaha. Salah satunya terkait pencairan restitusi atau kelebihan pembayaran pajak.

Shinta menilai kelancaran restitusi sangat penting bagi arus kas perusahaan. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikannya secara langsung kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Menurutnya, Apindo memahami proses audit yang harus dilakukan otoritas pajak. Namun, proses tersebut diharapkan tidak membuat pencairan hak pengusaha tertunda terlalu lama.

“Jadi kadang-kadang itu insentif bukan hanya dari segi tax incentive yang baru, tapi juga yang existing sudah menjadi haknya pun harus bisa diberikan. Itu yang akan membantu,” ujar Shinta.

 

Sumber: Bisnis.com

 

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke Facebook Bagikan ke Line Salin tautan artikel
Baca Lainnya

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

18 November 2026 - 21:56 WIB

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

15 November 2026 - 20:24 WIB

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

15 November 2026 - 20:01 WIB

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

15 November 2026 - 19:45 WIB

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

14 November 2026 - 12:41 WIB

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

Batam Diproyeksikan Jadi Gerbang Ekonomi Dunia, Pemerintah Kebut Pembenahan Regulasi

11 November 2026 - 20:46 WIB

Batam Diproyeksikan Jadi Gerbang Ekonomi Dunia, Pemerintah Kebut Pembenahan Regulasi
Trending di Analisis & Opini

Tinggalkan Komentar