Menu ✖

Mode Gelap

AI & Kripto Mengintai Perbankan, BI: Pengawasan Tak Boleh Lagi Kuno!

5 Okt 2026 · 22:29 WIB ·


					Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

JAKARTA — Kemajuan kecerdasan buatan (AI), aset kripto, dan transformasi digital membawa angin segar sekaligus risiko baru bagi dunia perbankan. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan: pengawasan tak boleh lagi sama seperti dulu, harus beradaptasi agar stabilitas keuangan tetap terjaga.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Konferensi Internasional Pengawas Perbankan ke-24 di Bali, 28 September–1 Oktober 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan, teknologi yang berkembang pesat mengubah wajah perbankan secara menyeluruh. Di sinilah tantangan terbesar muncul: bagaimana membiarkan inovasi berjalan tanpa mengorbankan keamanan.

“Seiring digitalisasi dan teknologi baru terus mentransformasi perbankan, kita harus menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi dan ketahanan, dengan dukungan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif,” ujar Destry, Senin (5/10/2026).

Risiko yang Mengintai

Pengawasan tak bisa lagi hanya melihat laporan keuangan masing-masing bank. Harus memahami keterkaitan antarlembaga, perubahan model bisnis, hingga kerentanan yang muncul dari teknologi baru. Risiko yang kini diawasi meliputi:

– Serangan siber dan gangguan sistem
​
– Penipuan digital, fraud, dan scam
​
– Ketergantungan pada penyedia jasa pihak ketiga
​
– Dampak kecerdasan buatan (AI)
​
– Perkembangan aset kripto dan stablecoin

Tujuannya sederhana: mengenali bahaya sebelum menjadi krisis, bukan sesudahnya.

Membaca Masa Depan, Bukan Sekadar Melihat Masa Lalu

Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro menekankan pentingnya pendekatan pandangan ke depan (strategic foresight). Pengawas harus mampu membaca arah perubahan sebelum dampaknya melanda sistem keuangan.

“Pendekatan ini membantu pengawas memahami arah perubahan perilaku pelaku ekonomi, model bisnis, dan persepsi pasar, sekaligus mengembangkan indikator pengawasan yang lebih relevan,” jelas Solikin.

Karena risiko bisa melintasi batas negara dan melibatkan banyak lembaga, koordinasi antarotoritas dinilai sangat krusial. Dialog dan pertukaran pengalaman menjadi kunci agar pengawasan tetap efektif.

Pertemuan di Bali juga membahas penguatan standar kehati-hatian, risiko likuiditas dan suku bunga, serta pengawasan bank sistemik secara global.

sumber: warta ekonomi

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke Facebook Bagikan ke Line Salin tautan artikel
Baca Lainnya

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

18 November 2026 - 21:56 WIB

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

15 November 2026 - 20:24 WIB

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

15 November 2026 - 20:01 WIB

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

15 November 2026 - 19:45 WIB

Ekonomi Digital ASEAN Bidik Rp36.470 Triliun, Batam Berpeluang Jadi Hub Regional

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

14 November 2026 - 12:41 WIB

BKPM Perluas Desk Investasi ke Indonesia Timur, Batam Lebih Dulu Jadi Gerbang Investasi Strategis

Batam Diproyeksikan Jadi Gerbang Ekonomi Dunia, Pemerintah Kebut Pembenahan Regulasi

11 November 2026 - 20:46 WIB

Batam Diproyeksikan Jadi Gerbang Ekonomi Dunia, Pemerintah Kebut Pembenahan Regulasi
Trending di Analisis & Opini

Tinggalkan Komentar