Menu ✖

Mode Gelap

Investasi Konservasi Dibuka, Pemerintah Bidik Modal Swasta untuk Biayai 13 Taman Nasional

10 Nov 2026 · 22:06 WIB ·


					Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

Pemerintah Indonesia mulai membuka babak baru pembiayaan sektor konservasi dengan menyiapkan skema investasi jangka panjang untuk mendukung pengelolaan 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem pembiayaan konservasi yang tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melibatkan investasi swasta, lembaga keuangan, filantropi, dan mitra internasional.

Rencana tersebut dipaparkan dalam forum COP31 di Paviliun Indonesia melalui Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 itu dipimpin Hashim S. Djojohadikusumo.

Salah satu agenda utamanya adalah membangun wadah investasi konservasi nasional atau National Conservation Investment Vehicle.

Instrumen ini dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber guna membiayai perlindungan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Skema tersebut sekaligus membuka peluang keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan model bisnis berbasis kelestarian lingkungan, termasuk ekowisata, kemitraan strategis, dan berbagai kegiatan ekonomi lestari di sekitar taman nasional.

Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pembiayaan jangka panjang agar perlindungan kawasan konservasi tidak terhambat keterbatasan pendanaan.

Menurutnya, 57 taman nasional di Indonesia memiliki peran penting sebagai habitat berbagai spesies yang terancam punah. Karena itu, keberlanjutan pengelolaannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, kolaborasi pemerintah, filantropi, dan sektor swasta diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata, baik bagi kelestarian ekosistem maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

Dari sisi pengembangan instrumen keuangan, pemerintah turut menjajaki sejumlah mekanisme pembiayaan yang telah diterapkan di berbagai negara.

Beberapa di antaranya mencakup Biodiversity Credit Framework, Project Finance for Permanence (PFP), Wildlife Conservation Bonds, serta pembiayaan berbasis hasil atau outcome-based finance yang mengacu pada keberhasilan perlindungan spesies, seperti model Rhino Bond.

Instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi program konservasi dalam jangka panjang.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan pembiayaan inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari proyek percontohan hingga menjadi platform pembiayaan berskala nasional.

Menurutnya, pengembangan ekosistem pembiayaan harus ditopang arsitektur keuangan yang kredibel, kelembagaan kuat, instrumen yang memberikan manfaat konservasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” ujar Rohmat.

Sebagai tahap awal transformasi kelembagaan dan pembiayaan, pemerintah memasukkan empat taman nasional dalam agenda pengembangan Badan Layanan Umum (BLU), yakni Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas.

Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan proses persetujuan yang berlaku.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menilai pendekatan pembiayaan terstruktur membuka peluang untuk mengembangkan model pendanaan konservasi yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global dapat mendorong perubahan dari pola pendanaan berbasis amal menuju model yang digerakkan investasi.

Pendekatan tersebut dinilai berpotensi mendukung pertumbuhan nature-positive economy, yakni aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Dukungan sektor korporasi juga terlihat dari komitmen APP Group. Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, menyatakan perusahaan mendukung pendekatan berbasis lanskap melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

Sejalan dengan kerangka keberlanjutan Regenesis, perusahaan turut mendukung pengembangan dana konservasi independen dengan tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi alam, keanekaragaman hayati, dan masyarakat,” ujar Elim.

Pemaparan di COP31 tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah memperluas kerja sama internasional, termasuk melalui dialog dengan investor dalam London Climate Action Week dan konsultasi penyusunan draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia.

Dalam forum internasional tersebut, sejumlah mitra strategis turut terlibat, di antaranya Pemerintah Inggris, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Melalui pengembangan skema tersebut, pemerintah berharap konservasi dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi berkelanjutan yang mampu menarik modal swasta, menciptakan peluang usaha, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan taman nasional.

Dengan demikian, investasi konservasi tidak hanya diarahkan untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga membangun model ekonomi yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

 

sumber: detikfinance

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke Facebook Bagikan ke Line Salin tautan artikel
Baca Lainnya

BRK Syariah Dorong Penguatan Layanan, Keunikan Perbankan Syariah Tak Sekadar Akad

19 November 2026 - 08:41 WIB

BRK Syariah Dorong Penguatan Layanan, Keunikan Perbankan Syariah Tak Sekadar Akad

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

18 November 2026 - 21:56 WIB

Rupiah Melemah ke Rp18.245, BI Rate Naik Jadi 6 Persen

Smelter Tianshan Alumina Mulai Dibangun, Lingga Bidik 3.000 Lapangan Kerja

18 November 2026 - 10:52 WIB

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan saat menghadiri langsung land clearing atau pembukaan lahan PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga. foto pur

OJK-BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga Sistem Pembayaran

18 November 2026 - 08:07 WIB

OJK-BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga Sistem Pembayaran

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

15 November 2026 - 20:24 WIB

Bunga Utang Negara Tembus Rp494 Triliun, Investor Domestik Jadi Penerima Terbesar

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI

15 November 2026 - 20:01 WIB

AGTI Ingatkan Pemerintah, Aturan Dana Pesangon Bisa Gerus Daya Saing Tekstil RI
Trending di Industri & Sektor Riil

Tinggalkan Komentar