Potensi ekonomi perikanan Kabupaten Natuna cukup besar. Produksinya mencapai 72.394 ton, dengan sekitar 10.347 nelayan yang menggantungkan usaha pada sektor tersebut. Namun, besarnya produksi belum otomatis membuat seluruh pelaku usaha mudah mengakses modal untuk mengembangkan bisnis.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau kini mendorong industri jasa keuangan lebih dekat dengan pelaku usaha perikanan Natuna.
Salah satunya melalui kegiatan literasi keuangan dan business matching yang mempertemukan nelayan, pengepul, offtaker, pelaku budidaya, pengolah hasil perikanan, serta lembaga pembiayaan.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya mengatakan sektor perikanan membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Menurut dia, penguatan akses keuangan harus berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha mengelola keuangan.
“Potensi sektor perikanan Natuna perlu didukung dengan literasi keuangan yang baik dan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” kata Sinar dalam kegiatan di Natuna, Rabu, 30 September 2026.
OJK mempertemukan sekitar 100 pelaku sektor perikanan dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan nonbank. Dalam forum itu, pelaku usaha dapat menyampaikan kebutuhan modal sekaligus memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan yang tersedia.
Skema yang diperkenalkan antara lain Kredit Usaha Rakyat atau KUR serta pembiayaan dengan subsidi margin nol persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bank Pembangunan Daerah.
Data Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menunjukkan produksi perikanan budidaya mencapai 1.264 ton, sedangkan hasil olahan perikanan tercatat 446,97 ton. Sejumlah komoditas, seperti kerapu, lobster, dan ikan Napoleon, telah berorientasi ke pasar ekspor.
Angka tersebut menunjukkan rantai bisnis perikanan Natuna tidak berhenti pada aktivitas penangkapan ikan. Ada ruang untuk memperbesar usaha budidaya, pengolahan, perdagangan, hingga pemasaran ke pasar yang lebih luas.
Nelayan membutuhkan pembiayaan untuk mendukung aktivitas penangkapan. Pelaku budidaya membutuhkan modal untuk sarana produksi. Sementara pengolah dan pedagang membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memenuhi permintaan pasar.
Karena itu, OJK mendorong pelaku usaha menjadi lebih bankable. Mereka perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan sekaligus memahami biaya, manfaat, risiko, dan kewajiban dari setiap produk keuangan sebelum mengajukan pembiayaan.
“Peningkatan literasi keuangan perlu berjalan seiring dengan perluasan akses keuangan,” ujar Sinar.
OJK Kepri juga mengunjungi sejumlah usaha perikanan di Natuna. Kunjungan mencakup lokasi budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, dan usaha offtaker nelayan tangkap.
Dari kunjungan itu, OJK melihat langsung pola bisnis dan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Informasi tersebut menjadi bahan untuk mendorong produk keuangan yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor perikanan.
Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Dedy Damhudy mengatakan sektor perikanan membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama untuk memperluas akses modal dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
“ Sektor perikanan memiliki potensi besar dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya dalam akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha,” kata Dedy.
Selain pembiayaan, OJK mengingatkan pelaku usaha agar berhati-hati terhadap penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Mereka diminta memeriksa legalitas produk melalui kanal resmi dan menjaga data pribadi.
Bagi Natuna, perluasan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam mengembangkan potensi perikanan dari sekadar aktivitas produksi menjadi rantai bisnis yang lebih panjang.
Dengan produksi puluhan ribu ton dan sejumlah komoditas yang telah menyasar pasar ekspor, kebutuhan modal kini beriringan dengan peluang memperbesar nilai ekonomi sektor perikanan.(ZR)
