Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.
Tiga kasus yang diungkap meliputi manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan menyesatkan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), hingga transaksi saham tanpa persetujuan nasabah.
Sanksi yang dijatuhkan tidak ringan. OJK mengenakan denda miliaran rupiah, memerintahkan pengembalian keuntungan ilegal, hingga melarang sejumlah pihak beraktivitas di pasar modal selama lima hingga 10 tahun.
Dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026), OJK menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan upaya melindungi investor.
“Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pelaku pasar, dan pelindungan investor guna memastikan perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas,” tulis OJK.
Kasus pertama berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PANR yang berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023.
OJK menemukan keterlibatan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia dalam transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi harga saham.
Dari hasil pemeriksaan, OJK mengidentifikasi 20 rekening nasabah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas tersebut. Praktik manipulasi itu menghasilkan keuntungan tidak sah sebesar Rp5.073.291.914 atau sekitar Rp5,07 miliar.
OJK memerintahkan Satrijanto mengembalikan keuntungan ilegal tersebut. Sementara Melani dan Upita masing-masing dijatuhi larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.
OJK juga memerintahkan 11 perusahaan efek menutup rekening milik 18 pemegang rekening yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas manipulasi tersebut.
Sebelas perusahaan efek itu yakni Artha Sekuritas Indonesia, Waterfront Sekuritas Indonesia, Royal Investium Sekuritas, Yakin Bumi Sekuritas, Wanteg Sekuritas, Indo Capital Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, MNC Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Victoria Sekuritas Indonesia.
Praktik tersebut dinyatakan melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Kasus kedua menyeret tiga mantan direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.
Ketiganya menandatangani laporan keuangan perusahaan periode 2017 hingga 2020. OJK menemukan adanya pencatatan uang muka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya terkait penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Atas pelanggaran tersebut, masing-masing dikenai denda Rp825 juta. Dengan demikian, total denda terhadap ketiga direksi mencapai Rp2,475 miliar.
OJK menegaskan direksi perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik, termasuk laporan keuangan, disajikan secara benar, transparan, dan dapat diandalkan.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
OJK menemukan pemalsuan laporan portofolio nasabah serta transaksi penjualan saham yang dilakukan tanpa instruksi atau persetujuan pemilik rekening.
Akibat pelanggaran tersebut, Lianiwati dijatuhi larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.
Tindakan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan pasar modal, termasuk Pasal 107 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui UUP2SK.
OJK menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik manipulasi perdagangan, penyampaian informasi menyesatkan, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan investor.
Ke depan, OJK akan memperkuat pengawasan transaksi efek, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, serta memperketat pengawasan tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek.
Koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait juga akan ditingkatkan guna menjaga integritas pasar modal serta memastikan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal tetap terpelihara.
sumber: warta ekonomi










